Selasa, 11 Januari 2022

Pahami Syarat dan Prosedur IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan


Untuk melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia, diperlukan izin yang diatur oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian ESDM. Terdapat banyak jenis perizinan pertambangan yang bisa dimiliki sesuai dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan, salah satunya adalah IUP-OPK. Berikut syarat dan prosedur yang perlu dilewati untuk membuatnya.

Prosedur Pemberian IUP Operasi Kerja Khusus Pengangkutan dan Penjualan

Berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Pasal 105 (2) UU 04/09 menyatakan bahwa OPK IUP hanya diberikan satu kali. Keputusan ini berdasarkan keputusan Gubernur, Walikota atau Bupati sesuai dengan kewenangan masing-masing serta Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. 

Sebelum izin diterbitkan, batu bara atau mineral yang digali akan dinilai dan diperiksa. Hal tersebut merupakan prosedur teknis yang perlu dilakukan sesuai dengan yang tertulis dalam keputusan Menteri ESDM. Beberapa pihak yang bisa mendapatkan surat IUP Operasi Produksi Khusus diantaranya adalah Badan Usaha atau perseorangan seperti CV atau Firma.

Selain itu, koperasi juga berhak untuk memperoleh surat izin satu ini. Ketika melakukan pengajuan surat izin ini, pihak badan usaha perlu mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan Menteri yang Berwenang. Kewenangan tersebut telah tercantum dalam pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri 32/2013.

Selain itu, kewenangan untuk memberikan izin IUP OPK juga tercantum dalam pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah 23/10 yang berisi tentang pemberian oleh menteri apabila kegiatan jual dan angkut terjadi lintas provinsi atau negara, pemberian izin dilakukan oleh Walikota atau Bupati jika dalam 1 kota atau kabupaten dan Gubernur jika lintas kota atau kabupaten.

Syarat IUP Operasi Khusus Pengangkutan dan Penjualan

Persyaratan dan permohonan yang akan diajukan untuk bidang pengangkatan dan penjualan telah diatur dalam Keputusan Pemerintah ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018. Dalam surat keputusan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu mengajukan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

Tidak hanya itu, permohonan tersebut juga perlu dilengkapi dengan tanda tangan dari badan usaha atau koperasi dan juga CV atau perseorangan. Prosedur yang perlu diterapkan yaitu dengan memaparkan ruang lingkup terkait pengangkutan dan penjualan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing bagian yang telah disebutkan.

Persyaratan yang kedua yaitu berkaitan dengan sanksi. Jadi diharapkan bahwa badan usaha tersebut tidak pernah menerima sanksi administratif seperti pencabutan izin dalam bidang pertambangan yang meliputi mineral dan batubara. Jika perusahaan atau badan usaha yang dijalankan pernah mendapatkan sanksi maka hal tersebut akan mempersulit proses perizinan.

Selanjutnya, pemohon melampirkan salinan dari IUP OPK atau salinan IPR dalam bidang Angkut dan jual yang bekerja sama secara langsung kepada pihak pemohon. Kemudian melampirkan salinan nota atau data kesepakatan dan perjanjian dengan beberapa oknum seperti UIO Operasi Produksi Khusus dalam bidang Pemurnian dan Pengelolaan.

Selain itu juga UIP operasi Produksi yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Batubara dan Mineral yang dilakukan dengan tujuan komoditas serta IUP Operasi Produksi. Tidak hanya itu, terdapat beberapa persyaratan lagi yang perlu dilengkapi seperti IPR dan IUP  Operasi Produksi Khusus dalam bidang angkat dan jual, KK, serta PKP2B. 

Tanda terima penyampaian laporan triwulan dalam kegiatan 2 bulan terakhir juga diperlukan. Berbagai jenis salinan yang telah disiapkan perlu disimpan dalam bentuk digital dan formulir data permohonan IUP OPK dari perusahaan perlu sudah ditandatangani oleh pengurus atau badan direksi yang berwenang dengan menggunakan materai.

Sebelum mengajukan permohonan, banyak sekali data dan dokumen yang perlu disiapkan untuk memperlancar dan mempercepat pengurusan. Pastikan badan usaha, CV atau Firma dan Koperasi yang hendak mengajukan perizinan telah melengkapi persyaratan yang diperlukan kemudian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Pahami Syarat dan Prosedur IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan

Untuk melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia, diperlukan izin yang diatur oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian ESDM. Terdapat banyak jenis perizinan pertambangan yang bisa dimiliki sesuai dengan kegiatan yang dilakukan perusahaan, salah satunya adalah IUP OPK. Berikut syarat dan prosedur yang perlu dilewati untuk membuatnya.

Prosedur Pemberian IUP Operasi Kerja Khusus Pengangkutan dan Penjualan

Berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Pasal 105 (2) UU 04/09 menyatakan bahwa OPK IUP hanya diberikan satu kali. Keputusan ini berdasarkan keputusan Gubernur, Walikota atau Bupati sesuai dengan kewenangan masing-masing serta Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. 

Sebelum izin diterbitkan, batu bara atau mineral yang digali akan dinilai dan diperiksa. Hal tersebut merupakan prosedur teknis yang perlu dilakukan sesuai dengan yang tertulis dalam keputusan Menteri ESDM. Beberapa pihak yang bisa mendapatkan surat IUP Operasi Produksi Khusus diantaranya adalah Badan Usaha atau perseorangan seperti CV atau Firma.

Selain itu, koperasi juga berhak untuk memperoleh surat izin satu ini. Ketika melakukan pengajuan surat izin ini, pihak badan usaha perlu mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan Menteri yang Berwenang. Kewenangan tersebut telah tercantum dalam pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri 32/2013.

Selain itu, kewenangan untuk memberikan izin IUP OPK juga tercantum dalam pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah 23/10 yang berisi tentang pemberian oleh menteri apabila kegiatan jual dan angkut terjadi lintas provinsi atau negara, pemberian izin dilakukan oleh Walikota atau Bupati jika dalam 1 kota atau kabupaten dan Gubernur jika lintas kota atau kabupaten.

Syarat IUP Operasi Khusus Pengangkutan dan Penjualan

Persyaratan dan permohonan yang akan diajukan untuk bidang pengangkatan dan penjualan telah diatur dalam Keputusan Pemerintah ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018. Dalam surat keputusan tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu mengajukan surat permohonan yang telah ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

Tidak hanya itu, permohonan tersebut juga perlu dilengkapi dengan tanda tangan dari badan usaha atau koperasi dan juga CV atau perseorangan. Prosedur yang perlu diterapkan yaitu dengan memaparkan ruang lingkup terkait pengangkutan dan penjualan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing bagian yang telah disebutkan.

Persyaratan yang kedua yaitu berkaitan dengan sanksi. Jadi diharapkan bahwa badan usaha tersebut tidak pernah menerima sanksi administratif seperti pencabutan izin dalam bidang pertambangan yang meliputi mineral dan batubara. Jika perusahaan atau badan usaha yang dijalankan pernah mendapatkan sanksi maka hal tersebut akan mempersulit proses perizinan.

Selanjutnya, pemohon melampirkan salinan dari IUP OPK atau salinan IPR dalam bidang Angkut dan jual yang bekerja sama secara langsung kepada pihak pemohon. Kemudian melampirkan salinan nota atau data kesepakatan dan perjanjian dengan beberapa oknum seperti UIO Operasi Produksi Khusus dalam bidang Pemurnian dan Pengelolaan.

Selain itu juga UIP operasi Produksi yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Batubara dan Mineral yang dilakukan dengan tujuan komoditas serta IUP Operasi Produksi. Tidak hanya itu, terdapat beberapa persyaratan lagi yang perlu dilengkapi seperti IPR dan IUP  Operasi Produksi Khusus dalam bidang angkat dan jual, KK, serta PKP2B. 

Tanda terima penyampaian laporan triwulan dalam kegiatan 2 bulan terakhir juga diperlukan. Berbagai jenis salinan yang telah disiapkan perlu disimpan dalam bentuk digital dan formulir data permohonan IUP OPK dari perusahaan perlu sudah ditandatangani oleh pengurus atau badan direksi yang berwenang dengan menggunakan materai.

Sebelum mengajukan permohonan, banyak sekali data dan dokumen yang perlu disiapkan untuk memperlancar dan mempercepat pengurusan. Pastikan badan usaha, CV atau Firma dan Koperasi yang hendak mengajukan perizinan telah melengkapi persyaratan yang diperlukan kemudian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

0 komentar:

Posting Komentar